Terdapat oleh masyarakat antara lain media cetak seperti

Terdapat bergam
jenis media komunikasi massa yang saat ini digunakan oleh manusia untuk
mengakses berbagai macam informasi. Media komunikasi massa yang digunakan oleh
masyarakat antara lain media cetak seperti surat kabar, majalah, dan tabloid, yakni media penyampaian pesannya berbentuk
tertulis dan dicetak berupa lembaran. Sedangkan media elektronik yakni sebuah
media yang penyampaian informasinya disajikan dengan bentuk audio dan visual
seperti televisi dan radio serta saat ini hadir media daring sebagai
perkembangan media komunikasi massa.

            Media
massa yang tersaji secara daring di situs website internet disebut media daring.
Media daring ini juga produk jurnalistik daring. Jurnalistik daring disebut
juga cyber journalism yang
didefinisikan sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan
didistribusikan melalui internet”. Dengan munculnya media daring ini informasi
dari sebuah peristiwa akan sangat cepat dapat disampaikan pemilik media kepada
masyarakat melalui pemberitaan di media daring (M.Romli, Asep
Syamsul, 2012).
Kehadiran media daring membuat informasi atau berita yang disebarkan menjadi
lebih cepat dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun oleh masyarakat dengan
koneksi internet. Hal ini membawa perubahan tersendiri dalam perilaku
komunikasi baik komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.

            Berita
di media daring disajikan semenarik mungkin dengan adanya audio visual seperti
di televisi. Sejarah munculnya media daring di Indonesia ini tentunya tidak
terlepas dari pengaruh dinamika sosial dan politik negeri ini. Internet
merupakan salah satu teknologi jagat baru yang menawarkan berbagai kemudahan
untuk berkomunikasi dan penyebaran informasi yang memangkan ruang dan waktu
sehingga masyarakat mana pun dapat menikmatinya. Kemunculan internet sendiri di
Indonesia
sekitar tahun 90-an. Dalam buku Media Daring : Antara Pembaca, Laba dan Etika (2014)
menjelaskan perkembangan media daring di Indonesia yang pertama kali muncul di
internet adalah Republika Online (republika.co.id) pada 17 Agustus 1994 satu tahun
setelah Harian Republika terbit. Kemudian
pada 1996 disusul oleh awak media Tempo Group karena majalahnya dibredel pada masa
Orde Baru, maka dari itu muncul tempointeraktif.com sekarang tempo.com, dan
kemudian disusul dengan media media lainnya seperti Kompas.com pada 22 Agustus
1997 dan detik.com diunggah pada 9 Juli 1998. mereka lah generasi pertama media
daring di Indonesia. Kontennya hanya memindahkan halaman edisi cetak ke
internet.

Sejalan
dengan teori Marxisme klasik, teori ini menganggap bahwa kepemilikan media pada
segelintir elit pengusaha telah menyebabkan patologi atau penyakit sosial.
Dalam pemikiran ini kandungan media adalah komoditas yang dijual di pasar dan
informasi yang disebarluaskan dikendalikan oleh apa yang pasar akan tangggung.
Sistem ini membawa implikasi mekanisme pasar yang tidak ambil resiko, suatu
bentuk mekanisme pasar yang kejam karena membuat media tertentu mendominasi
wacana publik dan lainnya terpinggirkan. Banyak pemimpin perusahaan media massa
cukup besar di Indonesia masuk ke dalam dunia politik nasional seperti Aburizal
Bakrie yang saat ini menjadi ketua umum partai Golkar (Golongan Karya)
merupakan pemimpin Bakrie Group yang membawahi beberapa media massa seperti
ANTV, TVOne dan portal media daring viva.co.id. Surya Paloh ketua umum partai
Nasdem (Nasional Demokrat) yang memiliki perusahaan media massa seperti Media
Indonesia, Metro TV dan portal media daring metrotvnews.com yang tergabung
dalam Media Grup. Serta ketua umum partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pemilik
MNC Group yang membawahi MNC TV, Global TV, RCTI, dan okezone.com. masuknya
pemimpin media massa ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
pemberitaan pemberitaan politik yang dimuat di media massa baik media cetak,
elektronik dan media daring. Dengan demikian media tidak mungkin terbebas dari
kepentingan politik karena didukung oleh kekuatan politik tertentu. Adanya
kepentingan dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada
khalayak, dan fakta yang disampakan bukanlah fakta yang objektif melainkan
fakta yang telah dikonstruksi oleh media atau penulis/wartawan dengan latar
belakang kepentingan tertentu (Sudibyo, 2001).

            Pemerintah
secara resmi telah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu 19 Juli
2017. Bukan tanpa alasan, pemerintah mengatur penindakan dan sanksi kepada
ormas melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Tindakan tegas diberikan kepada
perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai
dengan kehidupan ideologi Pancasila dan hukum NKRI. Ada tiga alasan pemerintah
membubarkan HTI yakni pertama sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan
peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai
tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah
bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD
Negara Republik Indonesia tahun 19445 sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktifitas yang
dilakukan HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam
keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Tentunya pembubaran
ini menuai kontroversi, pasalnya menurut juru bicara HTI, Ismail menerangkan
bahwa selama ini HTI tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak menerima
surat peringatan. Ia juga menilai tuduhan bahwa HTI bertentangan dengan
Pancasila merupakan aksi sepihak pemerintah. Hal ini menimbulkan demonstrasi
oleh kalangan ormas islam lain yang tidak setuju HTI dibudarkan oleh
pemerintah.

            Perppu
tersebut telah membuahkan dampak pada pencabutan status badan hukum HTI.
Organisasi masyarakat yang sudah lama mengakar di Indonesia itu kini tak lagi
punya payung hukum untuk meneruskan eksistensinya di tengah masyarakat. Induk
organisasi HTI adalah Hizbut Tahrir yang merupakan organisasi politik yang
dibentuk oleh tokoh islam Taqiyyuddin An Nabhani di Palestina pada 1953. Dalam
jurnal berjudul Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia karya Sudarno Sobhron,
Hizbut Tahrir disebut sebagai organisasi yang memproklamirkan diri untuk
membebaskan islam dari kekuasaan kafir dan ingin membangun kembali sistem
khilafah al Islamiyyah.

            Jurnal
yang ditulis Dosen Pemikiran Islam Kontemporer Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta itu mencatat dalam perjalanannya mengalami banyak
benturan ideologi. Paham yang dimiliki Hizbut Tahrir pertama kali diboyong ke
Indoneisa oleh Abdurrahman Al- Baghdadi, mubaligh sekaligus aktifis Hizbut
Tahrir Australia yang berasal dari Yordania. Sudarno menjelaskan, Bogor menjadi
tujuan pertama Abdurrahman untuk menaburkan paham Hizbut Tahrir di Indonesia.
HTI terus mengembangkan sayapnya dan menjaring banyak anggota. Strategi yang
digunakan pun tidak hanya melalui dakwah, seminar, atau pengajian, tetapi juga
menggunakan majalah, tabloid, bulletin, selebaran, dan booklet secara berkala.
Mengutip situs Hizbut-tahrir.or.id pada era 1990an ide ide dakwah Hizbut Tahrir
merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid,
perkantoran, perusahaan, dan perumahan. HTI pun semakin lantang menyuarakan
bahwa organisasinya memiliki misi politik. Hal itu diutarakan HTI di situsnya,
Hizbut-tahrir.or.id.perihal jumlah anggota atau pengikut, pihak HTI tidak
pernah mengemukakan secara jelas berapa orang anggota dan simpatisan yang
dimiliki.

            Hal ini membuat peneliti tertarik
untuk melakukan analisis wacana
model Teun Van Dijk karena model analisis wacana ini lebih detail dan lengkap, sehingga memudahkan
peneliti untuk menganalisis. Maka dari itu peneliti akan
melakukan analisis wacana terhadap media daring dan bagaimana kah media tersebut
mengemas konflik yang terjadi sehingga dapat diketahui bagaimana pemberitaan
yang dikeluarkan oleh media daring mengenai berimbang atau memihak,
siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, serta mana lawan mana kawan. Adapun media daring
yang akan diteliti antara lain yaitu kompas.com dan republika.co.id. Peneliti
memilih kedua media ini berdasarkan dari kepemilikan media tersebut di mana
kedua pemilik portal media daring tersebut bukanlah anggota sebuah partai,
karena saat ini banyak para pemilik media yang tergabung ke dunia politik dan
menjabat sebagai ketua atau anggota partai politik sehingga peneliti mencoba
memilih media yang pemiliknya di luar partai politik.

Dilhat
dari sejarahnya (50 Tahun Kompas Memberi, 2015), pendiri dan perintis Kompas
adalah Jakob Oetama yang berasal dari kelompok atau partai katolik. Kompas
pertama kali terbit pada 28 Juni 1965, menjelang diterbitkan, Frans Seda, salah
seorang pencetus surat kabar ini datang ke istana Presiden Soekarno. Kemudian
Presiden Soekarno memberi nama Kompas dengan maksud agar jelas diterima sebagai
penunjuk arah. Akhirnya koran yang rencananya bernama Bentara Rakyat berganti
nama menjadi Kompas, sedangkan Bentara Rakyat dijadikan sebagai yayasan yang
menerbitkan. Gagasan untuk menerbitkan surat kabar Kompas bermula dari Panglima
TNI AD Ahmad Yani yang bertujuan untuk melawan pers komunis. Bahasan ini
disampaikan Frans Seda yang saat itu menjabat sebagai menteri perkebunan.
Kemudian Frans Seda meneruskan ide ini kepada beberapa orang sahabatnya yakni
Ignatius Josep Kasino, Petrus Kanisius Ojong dan Jacob Oetama inilah yang
kemudian mempersiapkan segala sesuatunya. Pada saat pertama kali terbit, Kompas
dicetak sebanyak 4800 eksemplar dan hanya empat halaman. Saat itu oleh kalangan
komunis, Kompas diplesetkan sebagai Komando Pastor, sebab tokoh tokoh pendiri
dan perintisnya banyak berasal dari kelompok atau partai katolik. Terdapat motto
“Amanat Hati Nurani Rakyat” yang diletakkan di bawah logo Kompas menggambarkan
visi dan misi Kompas dalam menyuarakan hati nurani rakyat (35 Tahun Kompas,
2000).

 Sedangkan Republika merupakan surat kabar
islam yang pertama kali terbit pada tanggal 4 Januari 1993. Awal pembentukannya
Republika dikelola oleh para jurnalis handal dan interlektual muslim modernis
yang dipimpin oleh  Zaim Ukhrowi.
Republika juga berasosiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)
melalui yayasan Abadi Bangsa yang dipimpin oleh mantan Menristek BJ Habibie.
ICMI merupakan komunitas cendekiawan muslim yang melihat bahwa hingga tahun
1990-an belum ada media pers islam yang cukup berpengaruh di Indonesia. Nama
Republika pun berasal dari ide presiden Soeharto yang disampaikan saat beberapa
pengurus ICMI pusat menghadap untuk melaporkan rencana peluncuran harian umum
tersebut. Tujuan Republika searah dengan tujuan ICMI yang berdiri pada 7
Desember 1990 yaitu mewujudkan penyebaran program ICMI ke seluruh bangsa
melalui program 5K yakni Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Karya,
Kualitas Kerja dan Kualitas Pilar. Kehadiran surat kabar ini membawa konsep
baru dalam dunia persuratkabaran di Indonesia.