Direksi kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan

Direksi dituntut untukbertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroann. Direksi dapat digugat secara pribadi ke pengadilan negeri jika perseroan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan dan kelalaiannya. Begitu juga dalam hal kepailitan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. Prinsip-prinsip manajemen perseroan yang baik, yang telah diakomodasi dalam ketentuan-ketentuan undang-undang No. 40 Tahun 2007 masih harus dijabarkan secara detil dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan dalam undang-undang hanya menjelaskan tanggung jawab direksi secara umum berdasarkan hubungan kepercayaan (fiduciary of relationship) antara direksi dan perseroan. Jika diperjelas lebih dalam, fiduciary of relethionship tersebut mengandung tiga faktor penting, yaitu :Prinsip kehati-hatian dalam bertindak bagi direksi (duty of skill and care)Prinsip itikad baik untuk bertidak semata-mata demi kepentingan dan tanggung jawab perseroan (duty of loyality)Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu kesempatan yang sebenarnya milik atau diperuntukan bagi perseroan (no secret profit rule doctrine of corporate opportunity) Fiduciary duty dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang PT, setidaknya bisa ditemukan di dalam pasal 92 dan 97. yang bunyi lengkap adalah sebagai berikut :Pasal 92 ayat (1) dan (2) :. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar.Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) :. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Untuk menentukan kapan dan bagaiman dieksi dianggap telah melanggar prinsip-prinsip tersebut secara detil, merupkan hal yang sulit jika hanya dicari dari undang-undang. Atas prinsip-prinsip yang tersebut diatas, direksi dapat menggunakan konsep yang dikenal sebagai the business judgement rule, yang merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan bagi direksi atas dakwaan pelanggaran terhadap ketiga prinsip diatas. Dengan menggunakan prinsip the business judgement rule, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan, baik karena salah perhitungan maupun hal lain diluar kemampuan yang menyebabkan kegagalan dari tindakan tersebut, asalkan tindakan yang diambilnya tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang dibuat berdasarkan itikad baik semata-mata untuk kepentingan perseroan. Direktur dalam membuat keputusan bisnis dianggap beritikad baik jika bukan merupakan pihak yang terlibat dalam subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya tersebut, menerima informasi dengan cermat atas subjek yang memerlukan keputusan bisnisnya sampai secara rasional yakin bahwa keputusan bisnisnya adalah keputusan yang terbaik bagi perseroan.